Oleh: Bima Widiatiaga
Raut muka Darno, petugas dari kantor kecamatan, tampak bingung saat Mbah Karsono menjawab agamanya Kejawen. Di blangko formulir data KTP yang dibawa Darno, tak ada kolom agama Kejawen. Dia pun menawari Mbah Karsono memilih opsi agama yang ada di dalam kolom formulir, yaitu Islam, Kristen, Katolik, atau Konghucu. Mbah Karsono tetap teguh tak mau. Bahkan, hingga dibujuk oleh tetangga, Nunung, Mbah Karsono tetap enggan sambil menunjuk jarinya ke atas dan berucap ‘manunggaling kawula gusti’.
Bukan tanpa maksud Darno rela datang ke gubuk Mbah Karsono dengan menempuh jalan desa yang masih berbentuk rabat beton. Ia ditugaskan untuk mendata Mbah Karsono untuk pembuatan KTP. Adanya KTP sangat penting agar Mbah Karsono mendapatkan Kartu Sehat.
Darno dan Nunung pun bingung, berbeda dengan raut muka Mbah Karsono yang tetap kalem. Nunung pun akhirnya meminta pendapat Pak RT, Pak Karso (Ketua Badan Musyawarah Warga), hingga Mbak Sumirah, Mbokde Narti, Joni, Susi Parabola, dan Mbak Sri Krebo.
Warga pun akhirnya bersepakat bahwa urusan Kartu Sehat, Mbah Karsono tak harus dapat. Alasannya, warga Desa Rojoalas menghormati kepercayaan Kejawen Mbah Karsono. Warga dan Mbah Karsono tak mau karena hanya sekadar benda berbentuk kartu, kepercayaan pun tergadaikan. Sebagai konsekuensinya, warga rela menanggung biaya kesehatan Mbah Karsono bila-bila Mbah Karsono jatuh sakit nantinya.
Itulah ringkasan singkat film pendek berjudul KTP. Film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan diproduksi oleh ASA Film. Kisah menarik dan jenaka berselimut kritik tersebut, berbuah Juara I Kategori Umum Festival Video Edukasi (FVE) 2016 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Ya, film pendek tersebut bila disaksikan dapat mengocok perut penonton. Namun, di balik kisah jenakanya, terbalut sebuah suara kritik. Ada dua kritik di film tersebut, pertama, tentang birokrasi masih belum sepenuhnya memecahkan masalah. Hal ini bisa kita lihat di kenyataan dalam survei birokrasi pelayanan publik dari Lembaga Klimatologi Politik (LKP) di bulan November 2015, satu tahun dari jangka waktu film pendek ini ikut kompetisi. Masih ada sekitar 10,5% responden survei yang beranggapan buruk mengenai birokrasi pelayanan publik. Memang, jumlah tersebut turun dari waktu ke waktu, namun hal ini harus tetap dibenahi oleh pemerintah.
Namun, kritik sebenarnya yang disuarakan oleh film pendek KTP, menurut hemat saya adalah kritik soal kolom agama di KTP. Mbah Karsono gagal dapat KTP karena di kolom agama, tidak dapat opsi agama Kejawen. Opsi agama yang ada hanya enam agama yang katanya merupakan agama yang diakui oleh negara? Benarkah secara hukum formal, negara hanya mengakui enam agama?
Menurut Anick HT, Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), melalui bbc.com/indonesia/, tak satupun undang-undang yang secara tegas menyebut agama-agama yang dianggap resmi dan diakui negara. Menurutnya, satu-satunya peraturan yang menyebutkan nama-nama agama yang dianut rakyat Indonesia hanyalah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Teka-teki tersebut terjawab di penjelasan Pasal 1 Penpres tersebut. Enam agama yang lazim kita dengar sebagai agama yang diakui oleh Pemerintah, menurut penjelasan Pasal 1 menyebutkan “agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia”, tidak ada penyebutan “agama yang diakui oleh pemerintah”. Dalam penjelasan Pasal 1 tersebut juga dijelaskan bahwa penduduk yang memeluk agama selain enam agama mayoritas di Indonesia, mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Artinya, untuk Mbah Karsono dan penduduk lain yang bernasib sama seperti Mbah Karsono juga mendapat jaminan, termasuk jaminan administrasi, yaitu pengisian agama yang dianutnya di kolom agama KTP di luar enam agama mayoritas.
Suara Mbah Karsono di dalam film pendek KTP dan penduduk lain, khususnya penganut penghayat kepercayaan dan agama selain enam agama mayoritas, akhirnya didengar oleh badan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Tanggal 11 November 2017, menjadi hari bersejarah bagi kaum yamg memperjuangkan hak kesetaraan, khususnya di bidang administrasi penduduk. MK mengabulkan suara mereka, meski di kolom agama di KTP, hanya ditulis “penghayat kepercayaan”, namun itu sudah cukup membuat lega para penganutnya.
Sebelumnya, hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud), yang mengakui bahkan turut membina kelompok penghayat kepercayaan yang jumlahnya mencapai 187 di seluruh Indonesia. Pun di beberapa tahun terakhir, Kemdikbud memfasilitasi anak-anak penghayat kepercayaan yang bersekolah untuk mendapat fasilitas pengajaran mata pelajaran kepercayaan yang dianut. Sebelumnya, mereka ikut pelajaran agama menurut enam agama mayoritas di Indonesia.
Di akhir resensi atau entah berbentuk opini ini, bagi kita yang menganut enam agama mayoritas hendaknya berkaca lagi. Kita mungkin banyak menuntut hak beribadah, seperti menutup jalan raya atau meminta sekompi pengamanan dari aparat keamanan. Namun, bila kita melihat perjuangan para ‘kaum klasik’ yang hanya meminta hak administrasi saja yang mungkin sepele bagi kita, mereka berjuang sampai ke tingkat meja hijau berlarut-larut. Mereka tak minta lebih, cukup diakui dan dijamin segala hal yang membuat mereka tenang menjalani kehidupan sehari-hari dan beribadah. Setelah pemerintah, kita sebagai kawula alit bisa berkontribusi untuk mereka dengan merangkul mereka sebagai bagian dari rumah besar bernama Indonesia. Dan, lewat film pendek KTP, merupakan contoh cara menyuarakan suara mereka serta mengakui dan mengayomi mereka.
Bima Widiatiaga Alumnus Ilmu Sejarah FIB UNS. Penggiat sejarah musik dan kebudayaan Indonesia. Anggota komunitas sejarah Solo Societeit.
Redaksi ideide.id memberikan honorarium kepada penulis yang karyanya dimuat meskipun tidak banyak.
Kirim karyamu sekarang juga di SINI
