Oleh: Moch. Ferdi Al Qadri
Judul Buku: Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman
Penulis: Ahmad Syafii Ma’arif
Penerbit: IRCiSoD
Tahun: 2019
Isi: 432 hlm.
Judul di atas merupakan kalimat pamungkas Ahmad Syafii Ma’arif dalam tulisannya berjudul: Soekarno: Antara Kebesaran dan Kekurangannya. Soekarno adalah salah satu referensi utama yang dibahas, yang kemudian menjadi bangunan pemikiran dalam buku ini, yang di antaranya menyangkut bahasan berikut:
Soekarno adalah pemimpin yang bukan sembarang pemimpin. Kemerdekaan republik ini adalah bukti keampuhannya sebagai “penyambung lidah rakyat”. Ia tegap berdiri dan tidak ciut mental di hadapan para perampok yang datang jauh dari Belanda, juga Jepang. Keberaniannya itu juga membuatnya tidak berhenti bersuara, baik di atas podium maupun lewat tulisan-tulisan yang tercetak.
Namun, sebagai manusia biasa, Soekarno tak bisa luput dari kesalahan. Setelah bersusah payah melawan penjajahan hingga sampailah kepada “saat yang berbahagia”, ia seperti menjelma sosok yang lain sama sekali. Menjadi presiden baginya adalah menjadi penguasa, dan sikap mental semacam itu justru berbalik merugikan rakyat.
Bertahun-tahun lamanya Soekarno berjalan bersisian dengan Hatta. Mereka dijuluki dwitunggal. Soekarno-Hatta yang bersatu adalah kunci kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, Soekarno-Hatta yang tercerai, yang berubah jadi dwitanggal, adalah titik mula kediktatoran “ugal-ugalan” sang pemimpin besar revolusi itu.
Negara berlandaskan prinsip demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang selama ini dicita-citakan, akhirnya tinggal bahan kliping di koran-koran. Pada akhirnya, Soekarno “menguburkan demokrasi itu atas nama Demokrasi Terpimpin yang dikritik Hatta melalui ungkapan-ungkapan yang tidak kurang pedasnya” (h. 407). Soekarno melacurkan dirinya kepada otoritarianisme, lalu jatuh tersungkur di hadapan penderitaan rakyat.
Bermula pemberontakan PKI, krisis politik dan ekonomi melanda Indonesia. Puncaknya adalah inflasi 650% pada 1966/1967. Bukan lagi cita-cita yang digantung setinggi langit, melainkan harga pangan yang terbang sampai ke bulan. Derita mana lagi yang mampu mereka elakan?
Belajar dari Sejarah
Soekarno adalah nama yang paling banyak disebut dalam buku ini, yakni 37 kali. Setelahnya adalah Moh. Hatta yang selisihnya hanya lebih sedikit tiga kali. Buya Syafii mengajak kita semakin dekat dengan keduanya dengan satu cara: belajar dari sejarah.
Soekarno dan Hatta punya wakat yang berbeda. Buya Syafii mengibaratkan keduanya sebagai gas dan rem seperti yang terdapat dalam kendaraan bermotor.
Soekarno secara terang-terangan menunjukkan ketidaksudiannya bila Israel, yang saat itu sudah menjajah Palestina, menginjakkan kaki di Indonesia pada Asian Games IV (1962). Kecaman yang diberikan International Olympic Committee (IOC) tidak membuatnya gentar. Ia justru menginisiasi olimpiade olahraga internasional tandingan bernama Ganefo (Games of the New Emerging Forces).
Itu Soekarno yang sukanya ngegas. Di seberangnya, Hatta, adalah sosok yang bersedia mendengarkan keluhan dari pemuka-pemuka masyarakat Indonesia bagian Timur mengenai teks Piagam Jakarta yang “menganaktirikan” mereka. Maka, demi menjaga keutuhan bangsa yang lebih dari 25 tahun lamanya ia perjuangkan “melalui bui dan pembuangan”, Hatta lalu mengajukan masalah ini pada sidang PPKI, hingga akhirnya dicoretlah tujuh kata yang “legendaris” itu. Buya Syafii memberikan kesan terhadap sosok yang satu ini sebagai “pejuang besar bangsa, penghuni bui pada masa kolonial, demokrat sejati dalam teori dan praktik” (h. 195).
Sejarah sudah membentangkan kisahnya di depan mata. Pertanyaannya adalah mampukah para pemimpin kita menggunakan akalnya secara optimal, sehingga kepingan-kepingan itu dapat mereka susun dan menjadikannya pelajaran yang berharga untuk membangun Indonesia yang merdeka? Adakah mereka bersih dari segala godaan kekayaan dan kekuasaan, sehingga keduanya hanya ada dalam genggaman saja, bukan merajai hati mereka?
Kenyataannya, 80 tahun setelah Indonesia merebut kedaulatannya, masih banyak elite politik kita yang buta dan tuli sejarah. Pun seandainya mereka dapat melihat dan mendengar dengan jernih, akal dan hati mereka sudah telanjur gelap gulita.
Dinasti politik ada di mana-mana, sehingga dianggap rakyat sebagai wajar belaka. Korupsi merajalela, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Betapa mark up harga makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah merugikan banyak orang. Korupsi sudah menjalar ke lapisan masyarakat paling bawah sekalipun!
Politik bukan lagi jalan mewujudkan idealisme, membenturkannya dengan realitas kehidupan yang jauh dari kata ideal. Hukum dan keadilan dipermainkan. Semuanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kenyataannya, kebanyakan elite politik kita hari ini tidak lagi punya ideologi selain pragmatisme belaka.
Pertanyaan berikutnya, bisakah kita berharap bahwa presiden kita hari ini mampu mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”?
Bila kita mengacu pada obrolan terakhirnya dengan para jurnalis hingga pengamat di Hambalang beberapa waktu lalu, maka bisa kita simpulkan kalau harapan masih ada, tetapi masih sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud.
Sebabnya ialah presiden kita, bahkan setelah menjabat, masih saja melontarkan slogan-slogan mirip janji-janji kampanye. Ia meminta rakyat percaya sepenuhnya kepadanya. Ia mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat seluruhnya. Percayakah kita?
Sembari mengatakan itu, di tengah-tengah kita masih saja terjadi keracunan karena MBG di sekolah-sekolah. Sembari mengatakan itu, tiba-tiba saja kita sudah punya ribuan unit motor dan mobil yang dibeli menggunakan uang rakyat, dan kita masih meragukan apa manfaatnya buat rakyat. Sembari mengatakan itu, penanganan kasus kriminalisasi terhadap para aktivis dan pembela HAM masih simpang siur tak jelas bagaimana ujungnya.
Setelah mengatakan itu, presiden sendiri tidak berhenti melawat ke luar negeri, sembari mencekik rakyat di bawah dengan mantra efisiensi.
Presiden adalah orang yang paling wajib untuk belajar dari sejarah. Di samping juga yang mesti paling berani untuk mengungkapkan kebenaran dan membereskan “kesalahan” sejarahnya sendiri. Adalah sudah pasti tugas ini sangat berat untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi, dia harus melakukannya!
Paling tidak, presiden harus berani ngegas ke para penguasa asing yang berniat menggerogoti kekayaan bangsa kita, dan mampu ngerem agar para pengkritiknya dapat mengatakan kebenaran tanpa takut pada penindasan dalam segala bentuknya.
Memang benar kata Buya Syafii: alangkah sukarnya menjadi presiden Indonesia![]
____________________
Moch. Ferdi Al Qadri. Penjaga Perpus Sekolah, tinggal di Mamuju
