Kumpulan
cerpen Faisal Oddang ini
bisa dibaca sebagai dokumentasi sejarah—tapi kalau penyebutan ini berat dan
bermasalah, lewati saja.
Di dalamnya
terentang sejarah
Sulawesi Selatan. Terutama periode pasca revolusi kemerdekaan sampai 1965.

Di antara topik pentingnya adalah pemberontakan Negara Islam
Indonesia, Permesta, dan pemberontakan komunis. Kehadiran
karyanya mengisi ruang kosong khazanah sastra Indonesia yang kerap berpusat di
Jawa jika menyangkut topik-topik tersebut.

Selain itu,
topik tersebut jarang
diangkat oleh penulis Sulawesi Selatan lainnya, di mana kebanyakan berfokus pada
kearifan lokal. Bukannya Fai juga tidak menulis kearifan lokal. Dalam buku ini terdapat beberapa, misalnya Di
Tubuh Tarra, Dalam Rahim Pohon (cerpen terbaik Kompas 2014), Sebelum
Berangkat Ke Surga, dan Yang Terbaring Di Rumah Arung, Pagi Itu.

Rentang
sejarah dalam karya ini menunjuk pada Indonesia saat dalam keadaan darurat.
Kata Agamben, negara
dalam kondisi darurat bisa menunda hukum. Agamben menyebut status negara
tersebut sebagai “kondisi pengecualian” (state of exception). Negara
selalu dapat menetapkan hukum dan bediri di luarnya atas nama kedaruratan, seperti demi stabilitas nasional. Dalam
kondisi ini negara memiliki kekuasaan “luar biasa” untuk mengeluarkan warganya menjadi berstatus
bukan warga, sehingga mereka bersifat—meminjam istilah Arendt—stateless person.
Dengan begitu warga tersebut bisa dengan mudah dikucilkan, dibunuh, dan hak-hak
dasarnya sebagai warga dirampas (Robet dan Tobi 2014: 168).

Warga yang dieksklusi ini disebut sebagai Homo Sacer. Subjek yang tidak diakui, boleh dibunuh dan
yang membunuhnya tidak mendapat hukuman. Negara modern, tidak pernah absen dalam memproduksi
Homo Sacer. Indonesia pun begitu. Dalam buku ini, Anda dapat menjumpai para Homo
Sacer.

Pada cerpen Jangan Tanya Tentang Mereka yang Memotong
Lidahku Anda akan menjumpai kisah para Bissu yang dibersihkan pada 1965
dalam operasi militer. Pendeta transgender dalam tradisi pra-Islam di Bugis ini
dituduh mengkhianati
Tuhan serta dianggap bagian dari kaum merah (sebutan untuk komunis). Para Bissu
diburu dan dibunuhi dengan cara-cara keji. Satu di antaranya ada yang diikat
dan ditenggelamkan di danau, juga ada yang dipotong lidahnya dan dijadikan
tahanan politik.

Konon, sekarang
jumlah Bissu tinggal sedikit.
Berkurangnya Bissu
disebabkan pembersihan pada 1965, juga pada pemberontakanNegara Islam Indonesia
(DI/TII) tahun 1953.

Kasus yang sama terjadi pada penganut kepercayaan Tolotang
dalam cerpen Orang-Orang dari Selatan Harus Mati Malam Itu. Orang-orang
Tolotang yang menyembah Dewata Sewwae ini oleh tentara dipaksa meninggalkan
kepercayaan mereka untuk menganut agama resmi dan mencantumkannya di KTP.
Seorang tentara mengancam pada pimpinan orang Tolotang : ”Uwak harus memilih,
atau hak sebagai warga negara tidak kalian dapatkan, bisa saja diusir, bisa
saja ada yang bertindak di luar kendali. Uwak sudah tahu sendiri, bukan, apa
yang akan terjadi?” (Hal—25).

Mereka akhirnya memang menerima perubahan agama di KTP
meski harus menerabas dilema menyakitkan. Andai mereka menolak, barangkali
terjadilah apa yang diancamkan tentara itu kepada mereka: hak sebagai warga
negara tidak didapatkan.

Perlakuan serupa, yang mengancam hak mendasar sebagai
manusia sekaligus warga negara, juga menimpa mantan gerilyawan kemerdekaan atau
komunitas muslim sipil lantaran dicurigai terlibat dalam pemberontakan DI/TII. Di bawah keadaan darurat operasi
menundukkan pemberontakan, warga sipil kerap berada di posisi rawan. Karena
sewaktu-waktu, dan memang begitu adanya, mereka juga menjadi sasaran hanya
disebabkan kecurigaan tak berdasar.

Cerita tentang mereka yang rawan tersebut dapat Anda
jumpai dalam cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon?, Peluru Siapa Yang Kami
Temukan Ini?, Di Sana, Lima Puluh Tahun Yang Lalu, dan Siapa Suruh
Sekolah Di Hari Minggu?.

Tidak hanya menjadi objek kekerasan negara, tetapi juga
objek kekerasan sesama warga ketika kekerasan terpolarisasi secara horizontal. Jadi bisalah dikatakan bahwa
dalam kondisi kedaruratan negara memproduksi subjek-subjek rentan. Di mana
tidak ada kepastian keamanan dan perlindungan terhadap hak-haknya terhindar
dari kekerasan.

Dan selanjutnya, belajar dari sejarah, kita lihat bahwa
tak satu pun dari pelaku pembunuhan atau pelanggaran hak asasi manusia memeroleh hukuman. Alih-alih,
pelakunya justru melenggang bebas. Persis di titik begini Agamben menjelaskan bahwa
“kondisi kedaruratan” (state of exception) menyediakan kondisi alamiah
atas adanya kekebalan hukum terhadap pelaku kekerasan. Termasuk ketika
pelakunya adalah negara sendiri (Robet dan Tobi 2014: 175).

Gaya
Bercerita

Lain daripada
itu ada sedikit catatan. Sebagai dokumentasi sejarah, buku ini memang terbilang berhasil. Sementara perihal gaya bercerita lain soal. Gaya bercerita keseluruhan cerpen di buku ini nyaris seragam. Barangkali
sebab dua pokok. Pertama, Fai kerap mempekerjakan
kisah cinta untuk membangun tangga dramatik atau untuk memberi kejutan. Pola
yang diulang di beberapa cerpen membuatnya kehilangan daya gigit. Kedua, hampir
di semua cerpen tidak muncul karakter yang hidup kecuali digerakkan oleh suara
pencerita. Bila pun ada, karakter tersebut kalah ketimbang narasi liris kalimat-kalimat pengarang.

Namun, apa
pun catatannya, buku ini menunjukkan bahwa Fai telah berupaya melihat dan
menghadirkan narasi sejarah—mengutip esainya, “dengan cara berpikir sebaliknya. Dengan lugu, dengan kembali dan meminjam
cara pikir kanak-kanak.”[]

Rachman Habib, mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, dan aktif di Teater ESKA Yogyakarta.